Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITERA Mengadakan Studium Generale ke-2 dengan Tema “Penerapan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Sistem Penataan Ruang”
November 24, 2020
0

Sabtu (21/11/2020) Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota telah menyelenggarakan Studium Generale ke-2 yang bertemakan “Penerapan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Sistem Penataan Ruang”. Studium Generale ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting dengan jumlah peserta sekitar 190 orang yang berasal dari berbagai program studi, profesi dan instansi.

Studium General PWK ke-2 ini mengundang narasumber dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN yakni Astuti Yudhiasari, S.T, MURP yang menjabat sebagai Kepala Seksi Bina Pengendalian Wilayah III, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang,  Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. Moderator dari acara SG PWK ke-2 ini adalah Fran Sinatra, S.P., M.T. yang merupakan Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, ITERA.

              

Studium generale PWK ke-2 ini dibuka dengan sambutan yang disampaikan Ketua Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera, yaitu Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si., kemudian dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi penyampaian materi oleh narasumber dan sesi tanya-jawab.

            Astuti Yudhiasari, S.T, MURP menjelaskan kedudukan pengendalian pemanfaatan ruang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang mana diketahui bahwa penyelenggaraan penataan ruang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang berada dalam bagian “pelaksanaan”. Pengendalian pemanfaatan ruang yakni melakukan evaluasi terhadap perwujudan rencana tata ruang dan pengendalian ini dapat menjadi masukan dalam proses pemberian izin pemanfaatan ruang. Esensi pengendalian pemanfaatan ruang adalah rencana tata ruang yang sudah diamanatkan itu terwujud sesuai dengan apa yang ditargetkan untuk mewujudkan tertib tata ruang. Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dan upaya penegakan hukum. Apabila pencegahan sudah dilakukan dan tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang maka setelah itu dapat dilakukan upaya penertiban melalui penegakan sanksi.

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui EX-ANTE FACTUM yakni tindakan preventif agar tidak terjadi pelanggaran atu mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran seperti peraturan zonasi, perizinan, pemberian intensif dan disintensif dan tentunya pemberian sanksi dan melalui POST FACTUM yakni suatu tindakan setelah pelanggaran dilakukan. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, Astuti Yudhiasari, S.T., MURP menjelaskan bahwa telah terjadi perubahan dalam muatan pengendalian pemanfaatan ruang. Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang berubah menjadi ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan untuk menyederhanakan perizinan supaya kegiatan pemanfaatan ruang tidak terkendala. Perizinan ini dilakukan dengan melihat terlebih dahulu kondisi daerahnya apakah sudah memiliki RDTR atau belum serta perizinan ini akan memanfaatkan OSS (online single submission).

Astuti Yudhiasari, S.T., MURP juga menjelaskan contoh bagaimana penerapan pengendalian pemanfaatan ruang sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja yakni pengendalian pada sungai, danau, waduk, dan embung dengan studi kasus Waduk Jatiliuhur dan Danau Limboto, serta contoh pengendalian pada kawasan sekitar proyek strategis nasional dengan studi kasus koridor jalan tol dan area pintu tol di Jawa Barat. Penjelasan contoh-contoh penerapan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang ada di Indonesia menjadi materi penutup dari narasumber.

Peserta yang hadir dalam Studium Generale PWK ke-2 ini menunjukkan semangat, keantusiasannya dan respons yang positif. Hal ini terlihat dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Acara Studium Generale PWK ke-2 ini ditutup dengan foto bersama seluruh peserta dan narasumber secara daring.

            Dari materi yang sudah disampaikan oleh narasumber, dapat kita simpulkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang di Indonesia masih perlu dilakukan secara intensif karena masih banyak terjadinya pelanggaran dan juga ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan juga instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang saat ini masih terbatas di setiap wilayah. Dari materi yang sudah disampaikan oleh narasumber, dapat kita simpulkan bahwa dalam pemanfaatan ruang, pengendalian berperan penting bagaimana mewujudkan perencanaan yang dibuat sesuai. Kegiatan pengendalian dapat dilakukan dengan tindakan preventif melalui sosialisasi dan penyebaran informasi terkait rencana tata ruang. Saat ini Undang-Undang Cipta Kerja terkait pengendalian pemanfaatan ruang masih umum, diperlukan petunjuk teknis sebagai penjabaran undang-udnang tersebut terkait “pelaksanaan” dalam sistem tata ruang. Banyak ilmu yang diperoleh peserta dari narasumber, terutama ilmu praktikal yang realita saat ini dihadapi di Indonesia sebagaimana contoh kasus yang tadi sudah dijelaskan.

 

Leave a Reply